KPU Diminta Untuk Mematuhi Keputusan MA Soal Caleg DPD

Lensa Fakta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji materi dari Ketua Umum Partai Hanura yakni Oesman Sapta Odang (OSO) Alhasil, KPU diminta untuk memasukkan kembali nama OSO ke dalam daftar calon anggota (Caleg) DPD.

“Dengan dikabulkannya gugatan MA terhadap uji materil yang dilakukan oleh Pak OSO, maka KPU memiliki kewajiban hukum untuk menghormati dan melaksanakannya,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Benny Ramdhani dihubungi, Rabu (31/10/2018).

Selain itu, dia menilai bahwa KPU wajib membatalkan PKPU yang melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD. “Tidak ada alasan lain KPU terkait dengan keputusan itu, kecuali memasukan kembali nama OSO dalam daftar Caleg DPD untuk Dapil Kalbar,” ucap Senator asal Sulawesi Utara ini.

Dia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya sudah menduga bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus partai menjadi calon anggota DPD RI itu bermuatan politis.
Maka itu, putusan MA yang mengabulkan permohonan uji materi terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan pengurus partai menjadi calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 diapresiasinya.

“Dan Alhamdulillah masih ada institusi hukum seperti MA yang berani untuk ambil putusan berdasarkan hati nurani para hakim di MA,” tuturnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PRABOWO : INDONESIA FIRST, MAKE INDONESIA GREAT AGAIN

Gambar
Portal Aktual . Nusantara adalah bangsa besar. Disini pernah berdiri kerajaan Sriwijaya yang menguasai asia berabad-abad, demikian pula sunda galuh , singosari dan majapahit ataupun samudra pasai yang selalu berhasil menghalau para penjajah. Dan masih banyak lagi kerajaan besar lainnya. Nusantara adalah tempat para raja. Ada ratusan kerajaan yang berdiri hingga kini dan kemudian dengan kesadaran kebangsaan melebur menjadi satu bernama Indonesia. Namun sayang, sejarah ini dijauhkan dari generasi muda indonesia. Mereka dibuat tidak kenal nenek moyangnya sendiri. Kisah kisah heroik para kesatria nusantara tidak diajarkan di bangku-bangku sekolah dan anak-anak kita dicekoki superhero fiktif impor melalui media televisi milik cukong. Bahkan para pahlawan yang terdekat mulai dari pra kemerdekaan hingga paska kemerdekaan saja sudah mulai jauh dari buku pelajaran. Seakan-akan pelajaran sejarah bangsa sendiri adalah tidak penting di era yang katanya paling modern sekarang
Baca selengkapnya

MEREKA MENGAKUI ADA KEBOCORAN , UANGNYA DARI MANA?

Gambar
Lensa Fakta. Masih ingat ketika Prabowo dicela habis karena mengingatkan bahwa uang negara bocor hingga lebih dari 1000T/tahun? Waktu itu semua media cukong dan buzzer jahatnya bekerja serempak menghina. Bahkan rival Prabowo yang juga merupakan orang yang dibesarkan Prabowo, melecehkan di kampanyenya “Lihat debat semalam gak? Masak dibilang bocor emangnya air?”. Masih ingat? Dan sejak itu berbagai hinaan dan cacian bertebaran di internet bahkan dibuatkan maaf maaf gambar Prabowo ditempel pembalut wanita dengan ditulis bocor…bocor…bocor. Namun Tak lama kemudian mereka mengakui ada kebocoran dan hingga sekarang tidak mampu menyelesaikan hal tersebut. Tanpa malu, tanpa kata maaf. Di sesi lain, ketika mereka mengumbar janji akan membuat program kerja ini itu dan dengan elegan Prabowo menanyakan darimana uangnya. Dengan enteng dijawab “Uangnya ada, tinggal mau kerja atau tidak”. Dan ternyata uangnya hasil hutang yang akhirnya menjerat negara ini dalam perangkap u
Baca selengkapnya

APHA segera dapat kuasa hukum dari Suku Amungme

Gambar
Lensa Fakta . Jember (News) – Ketua Asosisiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia Laksanto Utomo mengatakan pihaknya segera mendapatkan surat kuasa dari ketua suku adat Amume di Timika, Papua untuk membantu advokasi pengurusan tanah-tanah yang saat ini dikuasai Freport dan yang tidak memberikan ganti secara adil. APHA ini lahir belum lama, kurang dari satu tahun, tetapi sudah mendapat kepercayaan besar membantu pengurusan tanah-tanah milik suku Amume di Timika yang saat ini dikuasai PT Freport, katanya dalam seminar nasional dengan tema “Pengaruh Globalisasi dalam Perkembangan Hukum Adat,” di Universitas Jember, Jatim, Senin. Mengutip dari Antara, Laksanto memprediksikan, APHA kedepan bukan hanya mendapat kuasa dari suku Amume, tapi juga suku-suku lain yang saat ini tanahnya dikuasai oleh berbagai perusahaan multinasional yang mengabaikan pranata dan hukum adat di Indonesia. Tugas para ahli hukum dan pegiat hukum adat perlu terus melawan globalisasi yang
Baca selengkapnya